Lembaga Kuyang – Waktu menunjukkan setengah dua siang ketika Budiman Sudjatmiko bertolak dari Mercure Batavia di Jakarta Barat setelah menjadi pembicara di sebuah forum internasional. Dalam perjalanan, ia sibuk menerima panggilan telepon dari beberapa pihak. Padatnya agenda hari itu, katanya membuatnya tak sempat sarapan. Budiman mengganggap lembaganya sementara ini bergerak seperti “Kuyang”.
“Masih leher dan Kepala, artinya satu kepala dengan dua wakil kepala di bantu oleh kesekretariatan, memang itu”, terang Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan alias BP Taskin tersebut kepada electric-vibes dalam perjalanan menuju rumah makan Padang, pada Rabu, 19 Febuari 2025.
Sudah lebih dari seratus hari BP Taskin di bentuk, tetapi Budiman belum bisa merekrut pegawai. Sebab, struktural organisasi dan tata kerja (SOTK) yang lengkap baru di setujui beberapa minggu belakangan.
Alhasil, kegiatan lembaga belum berfungsi secara optimal. Sejauh ini Budiman dan dua wakilnya yang melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait. Dua wakil tersebut adalah Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule.
Nanik Sudaryati Deyang sebelumnya merupakan Wakil Ketua Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), yayasan milik Prabowo Subianto. Sedangkan Iwan Sumule pernah menjadi asisten staf khusus di Sekretariat Kabinet masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Tugas BP Taskin, Apa Aja Sih?
Menurut Budiman, wajar apabila lembaganya belum terlihat di publik banyak yang melakukan rangkaian kegiatan kerja. Sebab, ia mengklaim, BP Taskin memulainya dari Nol. Sesuai peraturan Presiden No 163 Tahun 2004, tugas BP Taskin adalah menyelenggarakan dukungan percepatan pengentasan masyarakat dari kemiskinan secara terpadu. “Tugas kami adalah menyusun rencana induk dan kami sedang menyusun rencana induk itu selama beberapa bulan ini. Sudah 90%, yan memang belum kami launching”, jelasnya.
Berdasarkan perpres tersebut, BP Taskin merupakan lembaga nonstruktural di bawah Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Budiman turut memerinci, tugas-tugas utama BP Taskin nantinya memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada berbagai kementerian, terutama yang memiliki program penanggulangan kemiskinan, mengawasi, mengendalikan, serta memberikan laporan. Menurutnya, rekomendasi-rekomenasi itu nantinya wajib di laksanakan. “(Harus di lakukan) kan ada Perpres dan Pak Presiden bisa menindak”, kata Budiman.
Tugas lainnya adalah menyelaraskan data-data kemiskinan yang selama ini masih berserakan di berbagai kementerian dan lembaga, seperti di Kementerian Sosial, Bappenas, dan BPS. Namun Budiman tak memerinci lanjut bagaiaman prosedur penyelarasan data tersebut.
Selama ini sebenernya Bappenas memiliki tugas yang mencakup perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan analisis kemiskinan lengkap tercatat dalam data Registrasi Sosial Ekonomi (Reg Sosek). Namun Budiman membantah jika fungsi lembaganya di samakan dengan Bappenas. Menurutnya, Bappenas menjangkau lebih banyak bidang, sedangkan BP Taskin berfokus pada kemiskinan.
Lalu Gimana Solusinya Nih?
Di sisi lain, menyelaraskan data dari berbagai kementerian dan lembaga membutuhkan sumber daya yang tak sedikit, yang sampai hari ini tak kunjung bisa di rekrut. “Ada 40 ahli nantinya yang di rekrut. Bisa dari akademis, periset non-ASN maupun ASN”, tutur Budiman.
Sebanyak 40 pegawai ahli itu nanti, menurutnya harus memiliki latar belajang yang berhubungan dari berbagai bidang. Bergantung kementerian yang bersinggungan dengan BP Taskin serta kemampuan untuk menyelesaikan urusan birokrasi.
Sebab, kata Budiman bukan hanya meriset mereka juga meski membantu menyelesaikan ego sektoral yang sampai hari ini memang menjadi hambatan mengoordinasikan program penganggulangan kemiskinan. Hal itu selaras dengan ucapan Prabowo saat rapat perdana Kabinet Merah Putih emapt bulan lalu. BP Taskin di harapkan dapat mengatasi kesulitan program-program di antara kementerian dengan cepat.